Mayor Jenderal (Purn.) Soenarko adalah seorang perwira tinggi Tentera Nasional Indonesia (TNI) yang pernah menjawat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) di Acheh. Selain itu, dia juga pernah memimpin Komando Pasukan Khusus (Kopassus), unit elit TNI yang terlibat dalam pelbagai operasi di seluruh Indonesia.
Latar Belakang dan Peranan di Acheh
Soenarko dilantik sebagai Pangdam Iskandar Muda pada tahun 2008, menggantikan Mayjen Supiadin Aries Saputra. Pelantikan ini menimbulkan kontroversi kerana dia menggantikan seorang jeneral yang sebelumnya berperanan dalam pelaksanaan Perjanjian Damai Helsinki antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Penunjukan Soenarko dianggap oleh sesetengah pihak sebagai langkah yang berpotensi mengganggu proses perdamaian yang sedang berlangsung di Acheh.
Tuduhan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Sepanjang konflik bersenjata di Acheh, terutama semasa tempoh darurat militer yang diumumkan pada Mei 2003, pasukan keamanan Indonesia, termasuk TNI dan Kopassus, telah dituduh melakukan pelbagai pelanggaran hak asasi manusia. Laporan dari Human Rights Watch dan organisasi hak asasi manusia lain mendokumentasikan insiden seperti penahanan sewenang-wenangnya, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan penghilangan paksa terhadap penduduk sipil Acheh.
Kedudukannya sebagai Pangdam IM dan bekas komandan Kopassus menempatkannya dalam posisi tanggung jawab atas operasi-operasi militer yang dilakukan oleh pasukan di bawah komandonya. Namun, hingga kini, tidak ada proses hukum yang dijalankan terhadap dia berkaitan dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Acheh.
Kontroversi Pasca Pensiun
Pada tahun 2019, Soenarko kembali menjadi sorotan media setelah ditahan oleh pihak berkuasa atas tuduhan penyeludupan senjata api dari Acheh dan perancangan untuk menggulingkan pemerintah. Dia kemudian dibebaskan dengan jaminan, namun penyelidikan terhadap kes tersebut terus berlanjut. The Jakarta Post
Kesimpulan
Peranan Soenarko dalam konflik di Acheh mencerminkan kompleksitas hubungan antara militer dan masyarakat sipil di Indonesia, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Kedudukannya dalam struktur militer selama periode konflik menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan keadilan bagi para korban di Acheh.
0 comments:
Post a Comment